Muslim: Investasi Harus Berpihak pada Rakyat

14-09-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Muslim saat mengikuti RDP dengan BSN, KPPU, BP Batam, BPKS Sabang, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023). Foto: Kresno/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Muslim mengingatkan pemerintah bahwa adanya investasi harus tetap berpihak pada rakyat. Ia menjelaskan, rencana investasi yang akan dilakukan di Kepulauan Riau yakni Rempang Eco City yang baru-baru ini menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar, memang dibuat dengan target yang luar biasa, yakni dengan total target investasi yang diklaim mencapai Rp381 triliun hingga tahun 2080 mendatang, serta penyerapan tenaga kerja yang luas.

 

Namun, pelaksanaan investasi dengan target besar tersebut harus tetap berpihak kepada rakyat. Jika masih ada konflik yang terjadi, Muslim mengatakan artinya masih ada persoalan yang belum selesai. "Terlepas siapapun di balik ini, tentu investasi ini kita akan dukung sepenuhnya. Tentu kita berharap dalam hal ini kan kita juga harus betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat yang memang dilindungi undang-undang," ujarnya dalam RDP dengan BSN, KPPU, BP Batam, BPKS Sabang, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023).

 

Oleh sebab itu, Muslim meminta pemerintah dalam hal ini harus dapat mencari solusi terbaik. Ia pun yakin, pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. "Saya yakin kita harus berpihak dan (ini memang sudah) diatur undang-undang, Pak Rudi. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945, itu kan memang dilindungi oleh undang-undang (aspek kesejahteraan masyarakat)," jelasnya.

 

Sebagai informasi, Rempang Eco City adalah proyek pengembangan pembangunan Pulau Rempang, Kota Batam. Proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2023. Kawasan Rempang Eco City dibangun dengan luas kurang lebih 165 km persegi sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Proyek itu diharapkan bisa mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia.(bia/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...